21 C
New York
13/06/2021
Aktual

Bertemu Menkop UKM, APPBI Keluhkan Perda tentang Perpasaran

JAKARTA (Pos Sore) — Asosiasi Pengurus Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan keluhan ke Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang mewajibkan mall dan pusat perbelanjaan mengalokasikan area 20 persen untuk UMKM secara gratis. Perda tersebut ditegaskan tidak sehat, tidak adil, dan sulit untuk diterapkan. 

Hal itu disampaikan pengurus APPBI saat melakukan audiensi dengan Menkop UKM di ruang kerja menteri, Kamis (5/12/2019). Hadir Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan, Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat dan para pengurus lainnya. 

Stefanus mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas. Namun mereka mengharapkan kebijakan yang ada juga untuk mendukung UMKM naik kelas. Sejauh ini pusat perbelanjaan sudah memberikan tempat bagi UMKM. Saat ini pun ada 50 ribu UMKM di pusat perbelanjaan. 

“Jangan sampai kebijakan itu menciptakan persaingan yang tidak sehat yang justru mematikan 50 ribu UKM yang sudah ada,” kata Stefanus yang mengharapkan kebijakan yang saling mendukung, saling membutuhkan, dan sehat, bukan kebijakan yang dimatikan. 

Stefanus mengatakan semua mall sudah mempunyai tenant dengan sewa jangka panjang. Tidak mungkin mengeluarkan tenant tersebut demi memberikan alokasi area 20 persen gratis bagi UMKM. “Jika kewajiban itu dipaksakan, para pengelola pusat perbelanjaan menyerah, lebih baik tutup saja,” lanjutnya. 

Ellen Hidayat mengatakan pihaknya ingin kebijakan yang dapat diterapkan dengan sehat.  Dengan kewajiban alokasi area 20 persen gratis akan terjadi pertarungan yang tidak sehat antara tenant. 

Saat ini, katanya, tenant hingga skala menengah sudah sangat banyak di mall. Jika kemudian ada tenant UMKM yang masuk gratis hal itu tidak adil. Padahal dalam dunia bisnis harus ada persamaan antar pelaku usaha. 

“Apalagi disertai sanksi jika tidak melaksanakan ijinnya dicabut. Jika pusat perbelanjaan tutup juga dampaknya merugikan banyak pihak, akan ribuan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” tegasnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Ellen mengatakan APPBI mendukung program UMKM naik kelas yang dijalankan Kemenkop UKM. Ia menyebutkan menteri ingin menjadikan SMESCO sebagai pusat training bagi UMKM, rencana tersebut siap untuk didukung APPBI. “Kami bisa memberikan pelatihan bagi UMKM, bagaimana membuat produk yang saleable,” kata Ellen. 

Begitu juga dengan rencana menjadikan pusat perbelanjaan Sarinah sebagai pusat UMKM, dipastikan APPBI sangat mendukung. Menurutnya, perlu ada pusat produk-produk kreatif dari pelaku UMKM yang sekaligus bisa menjadi destinasi wisata. (tety)

Related posts

Wakil Rakyat Kalimantan Timur Harapkan Arahan Presiden Jokowi Dalam Program Nyata

Akhir Tanjung

Karyawati Cafe Membunuh Bayinya Diamankan Polisi

Tety Polmasari

Five Ways To Obtain Economical Freedom Web based

Tety Polmasari

Leave a Comment