23.4 C
New York
09/08/2020
Aktual Kesra Nasional

Komnas Perempuan: Pengakuan dan Perlindungan Hukum pada PRT Wujud Kehadiran Negara

JAKARTA (Pos Sore) — Komnas Perempuan menyambut baik putusan Badan Legislasi Nasional DPR RI yang menyepakati melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR. Ini langkah maju yang patut diapresiasi. Pengesahkan RUU PPRT sebagai perwujudan kehadiran negara dalam memastikan perlindungan perempuan melalui peraturan perundang-undangan.

Theresia Iswarini selaku Komisioner Komnas Perempuan, berpandangan pengakuan dan perlindungan terhadap PRT melalui pengesahan RUU PPRT merupakan perwujudan sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Juga amanah Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

“Perlindungan ini secara konstitusional akan memberikan rasa aman bagi PRT dan Pemberi Kerja,” kata Theresia Iswarini selaku Komisioner Komnas Perempuan, dalam jumpa pers daring mengenai “RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jelang Rapat Paripurna DPR 2020, Minggu (5/7/2020). Hadir pula Lita Anggraini, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lena Maryana dari Maju Perempuan Indonesia, dan Mike Verawati selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia.

“Karenanya, Komnas Perempuan mendukung DPR RI untuk segera menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR dan mendorong pengesahan RUU ini. Sudah terlalu lama PRT dan Pemberi Kerja menanti kehadiran negara di tengah mereka untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto, meminta DPR dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PRT). Terlebih RUU tersebut sudah sejak 2004 dan hingga kini belum juga disahkan.

“RUU PRT ini sudah 16 tahun kita perjuangkan demi hak-hak kesetaraan nasib saudara saudara kita para pekerja rumah tangga. Kowani sebagai organisasi kaum perempuan mendukung dan memperjuangkan agar RUU PRTmenjadi Undang-Undang,” kata Giwo Rubianto.

Giwo Rubianto menggarisbawahi dalam implementasi Pancasila terdapat sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan kesetaraan dan kesamaan hak kaum perempuan termasuk pekerja rumah tangga sebagai warga bangsa.

Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu pun mengajak elemen bangsa untuk mengubah mindset atau pola pikir bahwa PRT merupakan pekerjaan mulia. Dan posisi PRT tetaplah sebagai warga negara berkedudukan mulia.

“Jadi para PRT kita jangan ditinggalkan dalam pembangunan SDM Indonesia. Jika pekerja asing saja diberi perlindungan, maka selayaknya pula PRT kita mendapat keadilan dan perlindungannya. Karena sebagai perempuan mereka ibu bangsa juga,” tandas Giwo. (tety)

Related posts

Pancasila Solusi Berbagai Permasalahan Bangsa

Tety Polmasari

Akibar Korsleting Listrik, Kios Terbakar

Tety Polmasari

Genjot Ekspor dan Investasi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Tety Polmasari

Leave a Comment