23.4 C
New York
09/08/2020
Opini

Insentif dan Santunan Kematian Menguatkan Semangat Tenaga Kesehatan Tangani Covid-19

Oleh: Anita – Program Magister Keperawatan STIK Sint Carolus

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 bertujuan memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Apabila kita menganalisa mengunakan Analisa Segitiga, maka di sini yang berperan sebagai aktor adalah Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, petugas kesehatan dan non kesehatan.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan RS Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta pada 23/3/2020 menyatakan akan memberikan insentif bulanan untuk tenaga medis. Pemerintah selaku pembuat kebijakan lantas menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 yang ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 27 April 2020.

Konten: Memberikan penghargaan dan apresiasi untuk segala jerih payah para tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dalam bentuk insentif dan santunan kematian.

Dari keputusan itu, pemerintah mendanakan insentif sebanyak Rp5,9 triliun yang dibagi untuk tenaga medis pemerintah pusat yang mendapat Rp1,3 triliun, dan sisanya Rp4,6 triliun diberikan untuk tenaga medis pemerintah daerah. Dana itu adalah bagian dari anggaran Rp75 triliun yang disiapkan untuk urusan kesehatan di tengah wabah pandemi.

Tenaga kesehatan yang akan menerima insentif di antaranya adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lain yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19.

Besaran insentif yang ditentukan untuk insentif dokter spesialis mendapatkan Rp15 juta setiap bulan, dokter umum Rp10 juta per bulan, perawat 7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lain Rp5 juta/bulan. Dana santunan kematian kepada keluarga tenaga medis sebesar Rp300 juta.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak tenaga kesehatan yang merawat langsung pasien COVID-19 di salah satu RS swasta di wilayah Cirebon belum menerima insentif ini setelah dua bulan berlalu. Tentu tenaga kesehatan sangat mengharapkan insentif itu.

Akibat pandemi COVID-19 membuat perekonomian penduduk Indonesia termasuk juga tenaga kesehatan sangat terasa pengaruhnya. Tidak sedikit juga pasangan dari tenaga kesehatan yang juga dirumahkan terutama para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit swasta.

Konteks: Sejak adanya pernyataan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh WHO sebagai satu peristiwa pandemi, sejak saat itu pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah termasuk Provinsi Jawa Barat dan seluruh elemen masyarakat dituntut meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan dalam mengantisipasi serta meminimalisasi penularan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan masing-masing.

Situasi ini berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Karenanya, diperlukan adanya upaya kerjasama yang komprehensif dari seluruh masyarakat dalam percepatan penanganan COVID-19.

Meluasnya penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat terbuka dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² dan berpenduduk lebih dari 250 juta. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat rentan tertular dan penyebaran COVID-19.

Banyaknya penduduk yang bermigrasi dari satu daerah ke daerah lainnya membuat percepatan penularan COVID-19. Penambahan tertinggi perhari di Indonesia pada 2 Juni 2020 sebanyak 1624 kasus dan Indonesia urutan ke 26 di seluruh dunia dengan total kasus 63,749, kasus meninggal 3,171 dangan total penduduk 269,603,400 (WHO, wordometer.info).

Indonesia, negara yang terdiri dari aneka ragam budaya yang merupakan warisan sosial yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan budaya dan sosial ini menjadi identitas dari suatu komunitas. Budaya sendiri menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang memengaruhi tindakan atau perilaku manusia.

Seseorang yang bertindak dan berperilaku menggunakan budayanya memengaruhinya dalam membuat aturan dan kebijakan. Seperti halnya dalam perumusan aturan dan kebijakan Kepmenkes tersebut, terdapat nilai budaya yang secara umum mempengaruhi tiap proses keputusan dan birokrasi yang panjang.

Meningkatnya kasus COVID-19 memaksa rumah sakit memberikan pelayanan rawat inap pasien dengan status PDP. Dalam perawatan pasien PDP harus dengan penanganan khusus dan fasilitas perawatan pasien isolasi, petugas harus menggunakan APD lengkap menutupi rapat seluruh tubuh.

Beratnya tanggung jawab dan jerih payah ekstra dalam menghadapi pandemi membuat tenaga kesehatan harus menjaga stamina dan kondisi imunitas tubuh agar tetap sehat. Profesi kesehatan adalah profesi kemanusiaan, yang tugas dan tanggung jawabnya lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi, menolong yang menderita dan butuh pertolongan.

Selama bertugas, tenaga medis juga tidak diperkenankan pulang ke rumah. Tujuannya, untuk mengurangi kontak tenaga medis dengan keluarganya di rumah. Mereka pun akhirnya tinggal di asrama atau tempat yang disiapkan oleh rumah sakit selama mereka bertugas menangani pasien-pasien COVID-19.

Kondisi tersebut jelas menambah beban psikologis para tenaga medis mengingat mereka juga memiliki kelurga dan sangat membutuhkan support keluarga. Berkurangnya waktu bersama keluarga cukup memengaruhi kondisi psikologisnya.

Berdasarkan hal tersebut para tenaga kesehatan merasa sudah sewajarnya mereka diperhatikan oleh pemerintah dalam masa pendemi COVID-19. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan untuk menentukan
sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19.

Adapun Proses yang dijalani adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 dan Pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud. Keputusan tersebut diinstruksikan ke pemerintah daerah.

Pada proses pengajuan ke Menteri Kesehatan dirasa terlalu panjang, termasuk proses verifikasi dokumen pengajuan insentif. Diajukan mulai dari tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) atau dinas kabupaten/kota, provinsi, dan Kemenkes kemudian dari Kemenkes dokumen pengajuan langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga menjadi panjang tahapan prosesnya.

Alasan belum diterimanya insentif dan dana kematian tersebut menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan karena hingga saat ini belum mengantongi data tenaga kesehatan daerah yang menangani COVID-19, karena itulah mereka belum menerima insentif.

“Pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah,” kata Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan Putut Satyaka, pada Jumat (29/5/2020) dilansir dari Antara.

Hanya beberapa data yang masuk dan sedang diverifikasi, bila sudah diverifikasi akan disalurkan kepada pemda. Tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif itu adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung penanganan COVID-19 dan besarannya disesuaikan dengan golongan, keahlian, dan zonasi.

Jika dianalisa, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI terkait pemberlakuan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), proses implementasinya masih perlu dioptimalkan. Meski dana insentif tersebut belum sampai di tangan mereka, mereka tetap menghadapi dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Sebagai pasukan garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan COVID-19, mereka juga terus mengaplikasikan ilmunya dalam usaha menyembuhkan pasien yang dirawat serta mencegah penularan dengan memutus rantai penyebaran di masyarakat.

Mereka terus mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan peran individu, keluarga dan masyarakat melaui peningkatan pengetahuan tentang mengubah pola hidup sehat dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menjaga stamina tubuh agar tetap fit dan sehat dan menggunakan masker, sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Saran agar perlu adanya ketegasan dan aturan yang pasti dari pemerintah dan pembuat keputusan dengan mempertimbangkan tenaga kesehatan yang sebagai aktor dari penerima yang berhak mendapatkan apresiasi. Mereka yang setia pada tanggung jawab dan tugas kemanusiaan. Jadi, wajar mendapatkan penghargaan dan perhatian yang sepantasnya dari pemeritah dan pembuat keputusan.

Perhatian tersebut harus merata pada seluruh tenaga kesehatan negeri maupun swasta. Pemangkasan proses verifikasi dokumen pengajuan insentif saran cukup sampai di tingkat Dinas Kesehatan provinsi saja dan langsung diajukan ke Kementrian Keuangan. Peran pemerintahan dalam hal ini di tingkat provinsi oleh Gubernur penting untuk memerintahkan pengawasan dan memonitoring untuk memastikan terealisasinya pemberian penghargaan dan apresiasi ini.

Dengan demikian, diharapkan akan semakin menguatkan seluruh tenaga kesehatan untuk terus menjalankan panggilannya sebagai petugas kemanusiaan. Juga semakin bersemangat dalam pelayanan di segala situasi dan kondisi dengan dukungan penuh dari pemerintah.

Related posts

Ujung Hampa Pemimpin Hasil Histeria

Ramli Amin

MEMBAYAR SEKOLAH DENGAN SAMPAH

Tety Polmasari

Membangun Keluarga Pedesaan

Tety Polmasari

Leave a Comment