11.7 C
New York
11/05/2021
Aktual Kesra Nasional

Pentingnya UU Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia

JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Ir Giwo Rubianto Wiyogo, menegaskan, kehadiran Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sangat penting dan mendesak. UU ini sebagai bagian dari upaya negara melindungi seluruh warga negaranya.

Menurutnya, pekerja rumah tangga yang jenis pekerjaannya bersifat domestik dan private, membuat nyaris tidak ada kontrol atau mendapat pengawasan dari pemerintah. Akibatnya, pekerja rumah tangga rentan dan rawan mengalami tindak pelanggaran hukum.

Bekerja di sektor rumah tangga rawan dan rentan terhadap diskriminasi seperti pelecehan dan perendahan, eksploitasi terhadap profesi dan kekerasan baik secara ekonomi, fisik, psikis dalam bentuk intimidasi maupun dalam bentuk isolasi.

“Orang yang bekerja sebagai PRT selama ini masih dianggap sebagai pengangguran dan tidak memiliki ketrampilan kerja. Padahal tanpa kehadiran PRT dalam keluarga, maka keluarga tersebut terutama pasangan suami istri yang berkarier di luar rumah, tidak akan bisa beraktivitas di ruang publik,” kata Giwo Rubianto.

Ia menyampaikan hal itu saat memberikan pengantar pada webinar “Pentingnya UU Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia” yang diadakan KOWANI, Senin (13/7/2020). Webinar ini dibuka secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang juga berkesempatan memberikan keynote speak.

Giwo melanjutkan, Kowani sebagai federasi organisasi yang menaungi 97 organisasi perempuan di Indonesia, mendesak agar anggota dewan (DPR RI) segera mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT. Terlebih RUU PPRT ini telah tertunda hingga 16 tahun lamanya.

“Sementara kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap profesi PRT di Indonesia terus berulang kejadiannya. Fakta tersebut menguatkan kita bahwa PRT berhak mendapatkan hak normatif dan perlindungan sebagaimana pekerja pada umumnya,” kata Giwo.

RUU PPRT yang kini menjadi inisiatif DPR RI akan masuk ke sidang paripurna pada Selasa (14/7/2020). Seluruh organisasi perempuan diakui Giwo siap untuk mengawal lahirnya UU PPRT ini.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan, diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga dalam bentuk apapun harus dihentikan. Bentuk diskriminasi tersebut di antaranya PRT dianggap pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomi.

“Padahal keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang urusan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari terutama apabila di dalam rumah tangga tersebut terdapat penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menteri menyebutkan, dari data Sakernas pada Agustus 2019 bahwa pekerja perempuan pada informal itu sejumlah 41, 97% sedangkan pekerja laki-laki sejumlah 58, 0%. Meski demikian pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam data pekerja rumah tangga atau pekerja keluarga.

Bentuk kerentanan yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di antaranya
bekerja tanpa proteksi sosial dan juga tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan, mendapatkan upah yang tidak sesuai standar.

Melihat fakta tersebut, Bintang mengapresiasi semangat organisasi perempuan di bawah federasi Kowani untuk mengawal lahirnya UU PPRT tersebut. “Mari kita bergerak bersama-sama mengawal bagaimana rancangan undang-undang perlindungan PRT yang sudah masuk dalam prolegnas dapat disahkan menjadi UU PRT,” tandas Bintang. (tety)

Related posts

Pasar Alat Kesehatan Indonesia 2018 Tembus Rp 13,5 Triliun

Tety Polmasari

Legislator PKS: Sepi Pembeli Akibat Covid-19, Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Turun

Akhir Tanjung

Legislator PKS Minta Pemerintahan Jokowi Perlu Sehatkan Kembali PT Pertamina

Akhir Tanjung

Leave a Comment