13 C
New York
19/04/2021
Aktual Ekonomi

Banpres Produkif Harus Akuntabel, Transparan dan Tepat Sasaran

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati program Banpres Produktif Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro — untuk tahap awal dibagikan kepada 9,1 juta usaha mikro, harus tepat sasaran dan akuntabilitasnya bisa dipertangungjawabkan.

“Intinya kami sepakat program ini harus transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” kata MenkopUKM Teten Masduki usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Dalam kesempatan itu, menkop menjelaskan terkait pendataan usaha mikro yang mendapat Banpres Produktif, validitas dan skema penyalurannya.

MenkopUKM menegaskan, pihaknya sejak awal sadar Banpres Produktif ini harus transparan dan tepat sasaran. Karena itu, melibatkan BPKP dalam proses pendataan yang dilakukan dinas koperasi kabupaten/kota. Data juga diperoleh dari Himbara, BPR, Koperasi juga Badan Layanan Umum (BLU), Kementrian/Lembaga di mana ada 18 K/L yang mengurusi UMKM.

“Data usaha mikro yang masuk jumlahnya sekitar 19 juta pelaku Usaha Mikro yang kemudian di-cleansing atau divalidasi, sehingga menjadi 18 juta pelaku usaha,” jelas MenkopUKM seraya menambahkan, juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan penerima Banpres untuk Usaha Mikro ini adalah yang belum bankable.

Mereka belum pernah menerima pinjaman bank, dan kalaupun sudah ada yang memiliki rekening di bank, saldonya harus di bawah jumlah tertentu, misalnya di bawah Rp5 juta. Penerima Banpres Usaha Mikro juga disyaratkan belum pernah menerima pinjaman BLU. KemenkopUKM pun bekerja sama dengan Kemenkeu melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Selanjutnya data-data itu diserahkan kepada bank pelaksana, BRI dan Bank Mandiri, yang nantinya juga melakukan verifikasi kepada penerima Banpres, apakah sudah memiliki rekening atau belum. Sampai saat ini, katanya, belum ada laporan Banpres produktif yang salah sasaran misalnya jatuh ke orang kaya.

“Malah sebaliknya informasi yang masuk, banyak yang belum menerima Banpres. Pasalnya, jumlah UMKM kita ada 64 juta di mana sebanyak 63 juta Usaha Mikro, dan yang belum bankable ada di atas 20 juta,” tambah MenkopUKM.

Sementara itu, Komisioner KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK meminta keterangan kepada kementerian yang menyalurkan bantuan kesehatan, sosial dan ekonomi, untuk memastikan bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran. Ada dua hal yang menjadi pertanyaan KPK mengenai Banpres Produktif, yaitu bagaimana cara mendapatkan data usaha mikro dan bagaimana melakukan validitas data yang diperoleh.

KPK juga menginginkan agar ada kriteria yang terukur akan efektifitas Banpres terhadap perkembangan usaha mikro dari penerima Banpres. Sejumlah data itu kemudian memiliki akun bank, sementara sebelumnya tidak memiliki rekening. Minimal dari tingkat transaksi keuangannya, akan bisa diukur keberhasilan dari Banpres Produktif ini terhadap Usaha Mikro yang bersangkutan.

Nurul menambahkan, KPK juga mendukung agar penerima Banpres ini bisa mendapatkan akses pasar khususnya di Kementerian/Lembaga pemerintah. “Jangan hanya diberi bantuan untuk bisa produksi lagi, namun juga bagaimana penyerapan dari produk-produk Usaha Mikro tersebut,” tambahnya. (tety)

Related posts

Reshuffle, Jokowi Harus Indentifikasi Para Menteri

Tety Polmasari

Menteri Puspayoga: Penting Merawat Gagasan Bung Hatta Tentang Koperasi

Tety Polmasari

Gubernur Anies Ikut Uji Coba MRT ke Stasiun HI

Tety Polmasari

Leave a Comment