4.7 C
New York
01/11/2020
Aktual Nasional

42 Tahun FKPPI: Bersatu dan Berdaulat dalam Mempertahankan Pancasila, UUD 45, NKRI

JAKARTA (Pos Sore) — Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) dalam menjalankan organisasi, selalu memegang teguh komitmen bersama, dan lebih mengedepankan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Tidak heran, di usianya yang ke-42, FKPPI berhasil menjadi organisasi solid, mandiri, dan handal.

“Kita patut bersyukur, selama 42 tahun berjuang bersama, akhirnya kita mampu menjadikan FKPPI sebagai organisasi solid, mandiri, yang satu jiwanya dan satu raganya seperti yang kita cita-citakan bersama,” tegas Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo pada webinar yang digelar dalam rangka peringatan HUT FKPPI ke-42, Sabtu (12/9/2020).

HUT FKPPI ke-42 mengambil tema “Bersatu dan Berdaulat dalam Mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Webinar yang dimoderatori Shandy Mandela Simandjuntak, ini juga menghadirkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Pontjo menyampaikan, semangat yang telah menjadi sikap dasar organisasi tersebut, tentu harus terus dijaga dan dirawat karena FKPPI terhimpun dalam organisasi sebagai keluarga besar dari berbagai aneka keberagaman.

Dikatakan, dalam perjalanan selama lima tahun sejak Munas Magelang tahun 2015, dari empat program prioritas yang dicanangkan yaitu konsolidasi emosional, konsolidasi organisasi, konsolidasi kaderisasi dan konsolidasi wawasan, banyak capaian signifikan yang sudah dihasilkan.

Namun diakuinya, masih ada beberapa program yang perlu dilanjutkan dan prioritaskan dalam lima tahun ke depan, terutama terkait dengan konsolidasi emosional dan konsolidasi organisasi dalam melanjutkan membangun tatanan FKPP yang “Bersatu dan Berdaulat”.

Pontjo mengingatkan sejak 1999 FKPPI tidak lagi mempunyai hubungan struktural dengan TNI/Polri seperti pernah dijalani bersama di masa lalu, bersamaan dengan lahirnya Paradigma Baru TNI. Sejak itu, TNI menempatkan KBT dalam hubungan emosional yang didasari pada kenyataan sejarah dan kesamaan komitmen.

“Dengan perubahan paradigma TNI itu, kemudian kita memosisikan FKPPI sebagai “Rumah Bersama” yang anggotanya secara individual berkiprah di berbagai bidang pengabdian, yang seringkali juga berbeda dalam pandangan dan pilihan politiknya,” katanya.

FKPPI juga telah menempatkan para kader bela negaranya, masing-masing lima orang di setiap desa yang siap didayagunakan untuk membantu tugas-tugas Babinsa TNI-AD dan Babinkamtibmas Polri menjaga desanya, khususnya dalam membangun kesadaran bela negara masyarakat dan membantu membangun sistem senjata sosial untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Sementara itu Mayjen TNI (Purn) I Dewa Putu Rai, dari Badan Pengkajian PPAD menjelaskan FKPPI yang lahir pada 12 September 1978 sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) memang dibentuk dan pengurusnya dikukuhkan melalui SK dari Pengurus Besar Pepabri.

“Dari realita ini, tidak dapat diingkari dari awal pembentukannya, FKPPI memang merupakan bagian dari keluarga besar TNI-Polri, dan karenanya selalu mempunyai ikatan emosional dan berjuang bersama,” katanya.

Sekalipun FKPPI tidak lagi mempunyai hubungan struktural dengan Pembina TNI/Polri, kata I Dewa Putu Rai, bukan berarti FKPPI tidak bisa berjuang bersama-sama dalam berbagai bidang untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta.

Terlebih karena FKPPI mempunyai modal sosial yang hampir sama dengan yang dimiliki TNI/Polri, yaitu komitmen kuat terhadap bangsa dan negara serta gelar kepengurusan sampai tingkat desa.

Hanya saja, dalam merumuskan pola hubungan FKPPI dengan TNI/Polri, tentu harus pula didasari oleh realita bahwa jajaran TNI yang meliputi jajaran organik dan jajaran non organik, sesungguhnya mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk membina, dan mendayagunakan potensi nasional untuk kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita.

“Seperti kita ketahui bersama, sejak reformasi terutama reformasi sektor keamanan (security sector reform) tahun 1999 yang lalu, secara regulasi, peran dan fungsi TNI sudah banyak mengalami perubahan,” ujarnya.

Dengan bingkai “Paradigma Baru TNI”, sejak keluarnya Undang-Undang Nomer: 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, TNI ditempatkan sebagai komponen utama Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi “ancaman militer”dan “ancaman hybrida”.

Padahal di masa lalu, TNI telah terbukti mampu membangun kemampuan “Sistem Senjata Sosial” untuk menghadapi segala jenis dan bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer.

Menurut Dewa Putu Ray, kesamaan komitmen merupakan prasyarat agar FKPPI bisa membangun kerjasama dengan TNI dan Polri. Untuk itulah, FKPPI harus mampu menjaga kuat komitmennya terhadap bangsa dan Negara Indonesia tercinta dengan tidak melibatkan diri pada politik praktis atau day-to-day politics, sekaligus menjaga soliditas di semua jajaran. (tety)

Related posts

Menko PMK: Perlu Sosialisasi dan Akurasi Data

Tety Polmasari

KPK Bisa Panggil Lagi MS Kaban

Tety Polmasari

Heavenly Blush Ajak Masyarakat Menjaga Kesehatan Pencernaan

Tety Polmasari

Leave a Comment