7.9 C
New York
01/11/2020
Aktual Ekonomi

Anis Tegaskan Revisi UU Bank Indonesia Tidak Mendesak

JAKARTA (Pos Sore) — Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menegaskan pembahasan revisi undang-undang Bank Indonesia (BI) saat ini tidak mendesak. Secara prinsip, katanya, amandemen UU BI sesungguhnya sudah dilakukan pada saat keluarnya Perppu No.1 tahun 2020 yang menjadi UU no.2 tahun 2020.

Bahkan UU no 2 tahun 2020 tidak hanya mengamandemen UU BI akan tetapi juga mengamandemen UU yang terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dan Perppu ini telah memberikan ruang yang sangat longgar kepada pemerintah untuk menangani krisis keuangan akibat pandemic Covid-19.

“Sikap pemerintah yang tidak fokus dalam penanganan Covid-19 lah yang menjadikan krisis keuangan berkepanjangan,” tandasnya, di Jakarta, Senin (21/9/2020) menanggapi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang untuk merevisi UU Bank Indonesia.

Menurut Anis tugas pokok dan fungsi BI yang dijalankan BI saat ini, sudah cukup baik. BI memiliki independensi yang memungkinkan BI berkewenang mengambil kebijakan-kebijakan tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk intervensi dari pemerintah. Membaca perubahan yang diinginkan dalam rencana revisi UU BI, Anis sangat khawatir ada perubahan yang justru berdampak negatif.

Beberapa poin perubahan dalam RUU BI yang disoroti Anis di antaranya, penambahan fungsi BI. Selain untuk menjaga stabilitas rupiah, BI juga dibebankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan. Fungsi pengawasan juga dikembalikan dari OJK kepada BI.

Poin lain adalah pembentukan dewan moneter yang mendapatkan banyak sorotan dari para ekonom. Juga terdapat poin yang memungkinkan campur tangan pemerintah yang lebih banyak dalam pengambilan kebijakan moneter yang selama ini dilakukan secara independent oleh BI.

“Ada juga poin memberikan hak suara kepada pemerintah dalam penentuan Dewan Gubernur. Juga poin di mana BI semakin bebas membeli surat utang negara, dan yang lainnya. Jika diperhatikan, RUU ini akan menabrak beberapa UU yang sudah ada sebelumnya,” tegas Anis.

Anis juga menyampaikan yang dibutuhkan saat ini bukan perubahan undang-undang, tetapi efektifitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dikeluarkan pemerintah. Harus ada skema burden sharing yang artinya Pemerintah dan BI berbagi beban dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Di dalam penerapan burden sharing, bebannya banyak diberikan kepada BI yaitu sebesar 53% dari beban utang. Jadi dalam pandangan kami, optimalisasi program PEN inilah yang dibutuhkan,” katanya.

Anis menilai pembentukan dewan moneter menandakan pemerintah tidak belajar dari krisis moneter/keuangan 1997/1998. Krisis saat itu memberi pelajaran Indonesia menjadi negara yang paling terdampak, baik dari sisi biaya pemulihan maupun sosial. Biaya pemulihan krisis sekitar 40 persen dari PDB saat ini. Untuk bangkit, Indonesia perlu sekitar 10 tahun.

Saat itu, Indonesia mengalami masalah ekonomi multi dimensi termasuk defisit neraca berjalan yang cukup besar dan depresiasi nilai tukar. Meningkatnya ketidakpastian menyebabkan arus modal keluar, diikuti dengan masalah likuiditas di banyak bank. BI pun menyediakan pinjaman likuiditas untuk bank, namun hal ini menyebabkan peningkatan suplai uang dan memacu hiperinflasi.

“Salah satu faktor pendukung terjadinya krisis di tahun 1997/1998 adalah karena bank sentral tidak independen. Dan kita khawatir dengan dikembalikannya dewan moneter, kita akan terjerumus Kembali kepada krisis yang sama,“ paparnya.

Anis lebih mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran dan kinerja KSSK yang di dalamnya ada Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan ketua DK LPS. Fungsi KSSK ini bisa dioptimalkan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (tety)

Related posts

Festival Parara 2019 Menyasar Kalangan Milenial

Tety Polmasari

Tak Ada Kuota untuk Penerima Beasiswa Bidikmisi

Tety Polmasari

Sopir Tembak Marak,Dishub Bekasi Jaring 3000 Angkot

Tety Polmasari

Leave a Comment