10.1 C
New York
01/12/2020
Aktual Ekonomi Kesra

Klaim Produk Aman, Perusahaan Harus Buktikan Secara Ilmiah

JAKARTA (Pos Sore) — Sampai saat ini masih banyak iklan dan label yang memakai berbagai istilah yang tidak atau kurang jujur, dan cenderung menyesatkan. Bahkan sering dijumpai pula berbagai klaim yang terkesan atau seolah-olah ilmiah, sehingga tidak hanya membingungkan tapi juga berpotensi menyesatkan konsumen.

Konsumen sering rancu dan bingung dengan klaim yang dibuat di iklan dan label produknya. Salah satu contohnya adalah iklan galon sekali pakai yang mengklaim produknya lebih higienis dan membandingkannya dengan produk lain yang dikatakan berbahaya bagi kesehatan.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN) Wahyu Purbowasito, mengatakan klaim harus didasari dari scientific based. Tidak bisa klaim itu hanya sepihak.

“Scientific based itu kan ada rules-nya sendiri. Boleh-boleh saja orang mengklaim produknya lebih higienis dan bebas dari zat berbahaya, tapi scientific based-nya bisa dipertanggungjawabkan tidak,” ujarnya dalam acara webinar “Perlunya Sanksi Tegas Terhadap Pelanggaran Etika Iklan Produk Pangan” yang digelar Forum Jurnalis Online, Selasa (20/10/2020).

Dia menjelaskan soal aman tidaknya suatu produk untuk digunakan konsumen itu harus ada standar dan acuannya. “Kalau kita bilang aman atau sehat, itu sesuatu yang objektif. Tapi biasanya kalau aman dan sehat itu kita bicaranya scientific based,” tukasnya.

Sesuai UU 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, tanda sertifikasi yang telah ditetapkan BSN kepada sebuah produk itu menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Jadi siapa yang berhak memakai tanda SNI, produknya juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SNI. Artinya klaim berlebihan juga nggak boleh,” katanya.

Jadi, kata Wahyu, produk yang sudah berlabel SNI itu sudah memperlihatkan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam menetapkan produk ber-SNI, juga ada komite teknis yang melibatkan pakar di sektor atau komoditas tertentu. Pakar itu bisa dari pemerintah, produsen, konsumen atau akademisi. Yang jelas, prinsip perumusan SNI itu sangat terbuka, tidak memihak dan diusahakan secara konsensus.

“Selain itu, kita juga harus memperhatikan standar internasional, kita lihat apakah di internasional itu apakah produk itu sudah dilarang atau belum,” katanya.

Tidak hanya itu, produk yang sudah ber-SNI itu juga tetap di-review kembali untuk memastikan validitasnya, yang menurut Undang-Undang minimal sekali dalam lima tahun. Dalam hal ini masyarakat juga dapat memberikan masukan.

“Jadi, kita berharap dengan adanya SNI maka diharapkan memberikan pelinduangan kepada konsumen, memberikan jaminan kepada pelaku usaha atas kejelasan produk yang akan dikeluarkan, dan juga menjadi pijakan bagi pengawas dalam melakukan monitoring di pasar,” ucapnya.

Ditambahkan, untuk dapat menggunakan tanda SNI, pelaku usaha harus melewati kegiatan penilaian kesesuaian oleh auditor dari Lembaga Sertifikasi Produk untuk melihat mutu produknya. Lembaga ini akan diakreditasi kompetensinya oleh Komite Akreditasi Nasional.

Komite ini juga di-review oleh evaluator dari misalnya Pacific Accreditation Cooperation International Accreditation Forum selama jangka waktu tertentu.
Wahyu mengatakan yang menilai adalah orang-orang yang paham terhadap peraturan penilaian kesesuaian.

Begitu juga dengan yang menilai Lembaga Sertifikasi Produk adalah asesor yang ada di bidangnya. Begitu juga auditor atau inspektor yang menilai produk dar produsen itu adalah orang-orang yang ada di bidangnya.

“Kejenjangan itulah yang kita sebut dengan Sistem Penilaian Kesesuaian yang kita harap bisa menjaga kredibilitas dari tanda SNI,” kata Wahyu. (tety)

Related posts

KemenkopUKM dan 8 Startup Kerjasama Tingkatkan Digitalisasi UMKM Sektor Pangan

Tety Polmasari

Inilah Para Pemenang IndoHCF Innovation Awards 2017

Tety Polmasari

Ekspor Kakao Turun, Askindo Desak Pemerintah Hapus Pajak BK dan PPN

Tety Polmasari

Leave a Comment