2.5 C
New York
27/01/2021
Aktual Opini

Selamat Datang Calon Rakyat

Oleh Ramly Amin

SEBUAH buku berjudul ‘How Democracies Die’ yang ditulis dua professor Amerika, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt , tiba tiba saja jadi bahan perbincangan berbagai kalangan akhir akhir ini. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memajang fotonya yang sedang asyik membaca buku tersebut. Diketahui, Anies baru saja terseret pusaran politik yang coba menggulung Habib Rizieq Shihab ditandai dengan permintaan keterangan oleh polisi selama hampir 9 jam. Karuan saja, foto yang dipajang Anies ini mengundang sejumlah makna, sejuta tafsir.

Buku yang dapat dikatakan tidak lagi baru itu, ditulis tahun 2008, namun direaktualisasikan oleh Prof Prof. Dr. Pierre Suteki, S.H., M.Hum, sang guru besar UNDIP yang dapat disimak melalui sejumlah media online di tanah air. . Buku ini menyoroti fenomena kemunculan sejumlah pemimpin yang terkesan ‘diktator’, yang justru muncul melalui hasil pemilu. Levitsky dan Ziblatt berpendapat bahwa kini demokrasi mati bukan karena pemimpin diktator–jenderal militer–yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, melainkan justru oleh pemimpin yang menang melalui proses pemilu. (Suteki, Good Indonesia, 22/11-2020>).

Porsi buku ini banyak mengulas soal fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Yakni ketika Donald Trump, yang diusung oleh Partai Republik, menang pada Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Juga mengulas fenomena serupa di banyak negara seperti di Brasil, Filipina, hingga Venezuela.

Yang menarik bagi saya adalah, bagaimana kematian demokrasi juga digambarkan sebagai pembajakan demokrasi secara legal. “Banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal, dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi–membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi atau membersihkan proses pemilu,” tulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (detik.com 23/11/20).

Kasus RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diplesetkan sebagai RUU Tiktok (diketik setelah diketok) dan menjadi UU No 11/Thn 2020 yang bulan lalu berhasil memancing gelombang demonstrasi rakyat, dapat ditunjuk sebagai satu contoh nyata bagaimana konsep dan kemauan pemerintah mendapat persetujuan legislatif secara full, dalam arti persentase fraksi di Senayan yang menolak RUU tersebut nyaris tak berarti alias sangat kecil.

Proses jalannya RUU ini menjadi undang undang pun secara kasat mata mempertontonkan bagaimana full power-nya kekuasaan legislatif dan eksekutif di mata rakyat sampai sampai mengabaikan asas kepatutan dalam penyusunan UU yang menurut seorang dosen UGM yang juga aktivis anti korupsi, Zainal Arifin Muchtar, dilakukan secara ugal-ugalan (ILC, 20/10-2020 ).

Jika dalam proses JR (judicial review) di Mahkamah Konstitusi kelak, gugatan terhadap UU ini ditolak atau apa substansi yang menjadi keberatan si pengaju JR tidak diterima MK, ini hanya mennjukkan kebenaran tesis Levitsky dan Ziblatt.

Patut dipertanyakan, berapa banyak lagi pembuatan UU di era rezim pemerintahan sekarang dan sebelumnya, yang kalau ditelusuri betul prosesnya di Senayan, hanya seperti sebuah proses ‘’ketuk palu’’ tanpa harus ba atau bu. Siapa tahu ? Yang menurut hemat saya, ini tak lepas dari tudingan betapa kekuasaan di negeri ini kini berada di tangan sebuah oligarki politik sebagaimana diteriakkan Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang juga deklarator KAMI.

Secara umum, oligarki dapat disebut sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Dalam konteks ini, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga deklarator KAMI, Prof Din Samsudin, secara tidak langsung menyebut oligarki di negeri ini ditandai dengan tidak adanya demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang. Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan (CNNIndonesia.com, 27/8-2020 )

Realita yang ada menunjukkan bahwa negeri ini kini berada di bawah kendali partai partai politik, kekuasaan telah dikavling dan dibagi rata di antara mereka (lihat misalnya, susunan kabinet), sementara antara eksekutif dengan legislatif seakan tak berjarak. Mayoritas (mutlak) kekuatan politik di DPR mendukung penuh pemerintah. Pertanyaannya, semisal kasus UU Omnibus Law, kepada siapa rakyat harus mengadu ? Apa yang harus dilakukan rakyat ketika nasib mereka semata ditentukan oleh segelintir orang? Apakah rakyat hanya pasrah bongkokan?

Kasus munculnya Golput di erah Orde Baru, kelompok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok yang ogah ikut pemilu, dapat disebut sebagai salah satu bentuk ‘’perlawanan’’ rakyat terhadap eksistensi parpol yang dianggap tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Fenomena menangnya kotak kosong saat pemilihan kepala desa yang ramai ketika itu juga dapat ditunjuk sebagai buah protes rakyat terhadap keadaan yang ada. Pertanyaannya, efektifkan fenomena Golput dan kotak kosong dalam mengubah nasib rakyat? Jawabannya tentu: tidak.

Bagaimana keadaan sekarang? Bagaimana rakyat harus menunjukkan ketidaksukaannya kepada Parpol yang hanya dikuasai dan ditentukan oleh segelintir orang?
Nampaknya, setelah belasan tahun, bahkan sudah lebih dua puluh tahun reformasi bergulir keadaan sudah banyak berubah. Fenomena pembangkangan sejumlah kader Parpol terhadap keputusan partainya (baca: ketua umumnya) dalam sejumlah Pilkada di berbagai daerah – sebut contoh Pilkada Kota Medan tahun ini – adalah bukti perlawanan terhadap kuasa mutlak partai partai politik. Yang lebih menarik lagi, terus bermunculannya calon calon independen kepala daerah pada sejumlah Pilkada, adalah fenomena yang sehat dalam alam demokrasi.

Logis kalau saya menyebutkan, bagi rakyat yang betul betul mendambakan demokrasi sejati, demokrasi yang tidak ditentukan oleh segelintir ketua parpol, demokrasi yang betul betul menyandarkan kekuasaan mutlak kepada suara rakyat, memilih calon kepala daerah yang berasal dari calon independen adalah sebuah kewajiban. Hanya melalu pemilihan calon independen – bahkan tidak hanya calon kepala daerah, juga calon presiden, kelak – rakyat betul betul akan berdaulat. Jika kaum cendekiawan menyebut suara rakyat adalah suara Tuhan, maka patut kita ucapkan: Selamat datang calon calon kepala daerah independen.Selamat datang calon rakyat. (Penulis: wartawan senior ).

Related posts

MenKopUKM Ajak PPI Jepang Promosikan Produk UMKM Indonesia

Tety Polmasari

Indonesia Akan Adakan Festival Buah dan Bunga Nusantara Internasional 2016

Tety Polmasari

KKP Tingkatkan Kapasitas SDM Pelaut Perikanan

Tety Polmasari

Leave a Comment