20.7 C
New York
18/09/2021
Aktual

Saat RDP Dengan BUMN Farmasi, Nevi Pertanyakan Sistem Pendataan Covid-19

JAKARTA, Possore.com– Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian, Hj Nevi Zuairina meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya perusahaan plat merah tidak berbisnis vaksin dengan rakyat Indonesia guna mempercepat penanggulangan wabah Covid-19.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma Dan Indo Farma di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Nevi mengatakan, Pemerintah telah merancang peta jalan ‘Road Map’ pemberian vaksin Covid-19, dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.

“Saya meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali Covid-19 termasuk BUMN Farmasi fokus pada efikasi vaksin Sinovac, vaksin Nusantara dan vaksin Gotong Royong. “Yang paling penting negara jangan sampai berbisnis vaksin dimana rakyat sebagai pasar,” ujar Nevi.

Dikatakan, tujuan yang sudah disepakati bersama pada program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang punya risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi seperti lansia, petugas layanan publik dan tenaga kesehatan.

Wakil rakyat Dapil II Provinsi Sumatera Barat ini mempertanyakan, apakah Pemerintah dan BUMN Farmasi sudah membangun sistem pendataan, distribusi, pelaksanaan dan edukasi vaksinasi yang benar buat warga Indonesia secara keseluruhan?. Sistem ini bersifat terbuka dan dapat diakses publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar.

“Saya belum melihat Pemerintah memberi kejelasan terkait status penerima vaksin gotong royong. Bagaimana arah kebijakan Pemerintah terkait rencana vaksin Gotong Royong, harus jelas dulu. Jika pemberian vaksin gotong royong hanya ditujukan kepada karyawan, seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaan.”

Lantas bagaimana dengan keluarganya? Dengan program ini, karyawan sudah dapat bekerja secara penuh dengan tetap menggunakan protokol kesehatan di tempat kerja. “Namun, harus ada kejelasan dulu terkait supplynya, pembiayaannya, dan targetnya,” kata Nevi. A

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini meminta agar memastikan program vaksinasi dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan karena rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar program vaksinasi nasional berjalan dengan sukses, sehingga pandemi covid-19 dapat segera berakhir.

“Saya berharap pada tata kelola vaksin ini tidak ada sedikitpun konflik interest dari berbagai pihak. Semakin kecil penyelewengan proses pengelolaan vaksin ini, akan semakin besar harapan pandemi covid-19 ini teratasi di negara Indonesia,” demikian Hj Nevi Zuairina. (decha)

Related posts

Gas Rumah Tangga, PKS Desak Pemerintahan Jokowi Percepat Bangun Jargas

Akhir Tanjung

20 Staf KemenATR/BPN Ikuti Pelatihan Intensif di Belanda

Tety Polmasari

Dr H Mulyanto Sebut: RUU Ciptaker Hapus Peran DPR RI Dalam Penentuan TDL

Akhir Tanjung

Leave a Comment