11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual Kesra

PKS Foodbank of Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta Dorong Ketahanan Pangan Masyarakat Rentan

JAKARTA (Pos Sore) — FOI (Foodbank of Indonesia) dan Pemprov DKI Jakarta melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerjasama yang berlangsung selama 2 tahun ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan pada kelompok rentan di DKI Jakarta dengan upaya membuka akses pangan bagi masyarakat sasaran.

PKS ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman yang saat ini juga ditugasi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, Suharti, dan Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Wida Septarina, Kamis (15/4/2021), di Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, Suharti (kiri) dan Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Wida Septarina (kanan), Kamis (15/4/2021), menandatangani PKS di Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Kerjasama ini dilatarbelakangi kesamaan pandangan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya bagian dari hak asasi manusia. Persoalannya, sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan meningkatkan angka kemiskinan.

Pandemi menyebabkan penghasilan masyarakat merosot drastis dan tentu menyebabkan gangguan akses pangan
pada keluarga. Padahal tanpa adanya pandemi, Indonesia masih menghadapi masalah kelaparan yang serius (Indeks Kelaparan Global, 2019).

FOI yang bergerak membantu masyarakat melalui upaya membuka akses pangan, menggandeng Pemprov DKI Jakarta dalam strategi pelaksanaan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki
nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan
penciptaan lapangan kerja, ditetapkan target yang diukur melalui indikator dengan berkolaborasi dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang terdiri dari empat platform, yaitu meliputi pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha.

Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Jajaran Biro Hukum, dan Jajaran Biro Kesejahteraan Sosial serta pendiri Foodbank of Indonesia, M Hendro Utomo.

Dalam sambutannya, Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharti menyatakan peningkatan ketahanan pangan kelompok rentan khususnya masyarakat pra-sejahtera di Provinsi DKI Jakarta dapat diwujudkan dengan kolaborasi. Itu sebabnya, pihak Pemprov akan terus mendorong inisiatif bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berterima kasih dan merasa terbantu dengan apa yang telah dilakukan Foodbank of Indonesia dalam membantu masyarakat DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan pangan dan edukasi pangan,” katanya.
Pihaknya berharap kerjasama ini akan terus dapat ditingkatkan, tidak hanya dalam hal intervensi pangan, namun juga dalam meningkatkan capacity building, sehingga akan terwujud ketahanan pangan masyarakat.

M. Hendro Utomo, pendiri Foodbank of Indonesia berharap dengan adanya PKS ini akan memperkuat kegiatan FOI di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat menginspirasi semua pihak untuk turut berkolaborasi sesuai dengan bidangnya masing-masing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya pada masyarakat rentan.

Dari hasil observasi lapangan, situasi pandemi ini semakin mempersulit masyarakat, khususnya balita dan lansia, untuk memperoleh akses pangan yang layak. Karena itu, kerja sama ini bertujuan membantu mendorong ketahanan pangan di Indonesia khususnya DKI Jakarta melalui redistribusi akses pangan yang lebih adil.

“Kita perlu bahu-membahu menangani
permasalahan ini. FOI sebagai lembaga sosial kemasyarakatan giat menggandeng pihak pemerintah dan dunia usaha untuk membangun suatu model PPT atau Program Pangan Terintegrasi sebagai bentuk upaya membuka, mendistribusikan pangan dan mengurangi kelaparan masyarakat,” katanya.

Melalui kerja sama ini diharapkan kesejahteraan masyarakat terutama di DKI Jakarta dapat meningkat. Hal tersebut juga sejalan dengan amanah UUD 1945. (tety)

Related posts

Besok, Kebakaran Hutan Dibahas 4 Menteri

Tety Polmasari

Tambahan 52.000 Kuota Haji, Menag: Diprioritaskan Untuk yang Belum Berhaji

Tety Polmasari

2 Pria Pembunuh Pemilik Mobil Ditangkap

Tety Polmasari

Leave a Comment