6.1 C
New York
29/11/2022
Aktual

AYY : Pelanggaran Serius Bisa Mengarah Ke KLB

JAKARTA (Pos Sore) — Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) menanggapi serius gugatan hukum sekelompok kader Partai Demokrat terhadap Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat yang teregistrasi dengan Nomor 304/Pdt/PN Jakpus/2016 terkait dugaan pelanggaran AD/ART.

Melalui Sekretaris Jenderalnya, Akbar Yahya Yogerasi  (AYY), SE, M.Mar, FKPD-PD menilai gugatan yang dilakukan adalah wajar karena kader melihat terjadinya pelanggaran AD/ART PD yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Saudara Yan Rizal. Dari komunikasi itu kami menangkap adanya pelanggaran yang serius karena perbedaan antara AD/ART yang diserahkan dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI dengan AD/ART hasil Keputusan Kongres IV yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 12 – 13 Mei 2015,” tegas Akbar.

FKPD-PD sangat menyayangkan hal ini, dikarenakan bila benar terjadi perbedaan maka kuat alasannya untuk digelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Sekjen FKPD-PD juga melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan menemukan bahwa benar ada perbedaan yang sangat serius. Dia mencontohkan Badan Pembinaan OKK (BP OKK) yang tertera dalam AD/ ART Partai Demokrat yang didafarkan ke Kementerian Hukum dan HAM bukan merupakan Keputusan Kongres yang dibahas di dalam Sidang Komisi A.

Akibatnya kader mempertanyakan eksisensi dan keabsahan BP OKK dalam menjalankan fungsinya melakukan konsolidasi organisasi melalui Musda dan Muscab. Karena diduga menyalahi aturan, maka semua produk BP OKK melalui Musda dan Muscab menjadi cacat hukum.

FKPD-PD mendesak SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat untuk segera melakukan investigasi dan verifikasi ulang terkait kegiatan yang telah dilakukan oleh Ketua BP OKK.

Selain itu, telah terjadi pula hal-hal diluar kebiasan dan tata tertib administrasi surat menyurat oleh sebuah partai politik. Di Partai Demokrat, Ketua BP OKK dapat dan berhak mengeluarkan perintah untuk melaksanakan Musda maupun Muscab melalui surat yang ditandatanganinya sendiri, padahal PD mengenal prinsip Kolektif Kolegial dalam kepengurusannya.

FKPD-PD berharap agar Partai Demokrat kembali menggunakan AD/ART hasil Kongres IV agar dikembalikan dan menghilangkan BP OKK karena bukan keputusan kongres serta mengembalikan peranan Divisi Pembinaan Organisasi, Divisi Pembinaan Anggota dan Divisi Pembinaan Kaderisasi, Pendidikan dan Latihan.

“Kami dari FKPD-PD terus berusaha untuk melakukan pertemuan dengan para kader yang mengugat agar hal ini tidak berdampak kepada tuntutan dilaksanakannya Kongres Luar Biasa. Saya pribadi juga akan berkomunikasi dengan pak SBY selaku Ketua Umum Partai dalam kapasitas saya sebagai Sekjen FKPD-PD,” katanya. (hasyim)

Leave a Comment