4 C
New York
28/11/2021
Aktual Nasional Opini

Eksistensi Indonesia Akan Hilang Apabila Sudah Terkavling-kavling

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Haedar Nashir (foto: dok/ist)

Oleh Prof Haedar Nashir (2)

SAMA halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara!

Ernest Renan tahun 1882 menulis, “… bangsa (nation) itu ialah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran bahwa orang telah berkorban banyak, dan bersedia untuk memberi korban itu lagi … yakni persetujuan, keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama (le desir de vivre ensemble)…”.

Menurut filsuf Prancis yang menjadi rujukan pikiran para pendiri bangsa, seperti Sukarno, Mr Soenarjo, Mr Mohammad Yamin, bahwa “asas kebangsaan (nasionalitas) itu berbeda dengan asas ras”.

Negara Indonesia itu terbentuk oleh keutuhan seluruh komponen bangsa. Karenanya, Indonesia akan hilang eksistensinya jika sudah terkapling-kapling oleh arogansi dan oligarki diri, kroni, golongan, konspirasi, dan segala bentuk pengusaan yang mengeliminasi kebersamaan, kesatuan, kebhinekaan, dan prinsip negara milik semua.

Jika hal itu terjadi, prinsip demokrasi yang meletakkan negara dan penguasaan negara oleh, dari, dan untuk semua rakyat menjadi terkoreksi, tererosi, terdistorsi, dan terkorupsi.

Di negeri ini tidak semestinya berkembang siapa yang kuat dan yang menang menguasai Indonesia dalam hukum Darwinian. Manakala hal itu terjadi, Indonesia dapat terpapar “radikalisme-ekstrem” dalam bentuk lain, yang tentu saja tidak sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi 1945.

Indonesia wajib hukumnya untuk menjadi milik semua. Masa depan bangsa dan negara pun terancam dan menjadi ladang pertaruhan melebihi atau menyamai ancaman radikalisme jika dikuasai oleh sekelompok pihak yang merusak bangunan dasar keindonesiaan.

Pemerintah negara wajib hadir untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan negara dari pusat sampai daerah beserta seluruh institusi yang melekat di dalamnya harus menjadi milik semua yang mengayomi, memayungi, menyantuni, melayani, dan melindungi semua.

Ancaman keindonesiaan bukan hanya separatisme fisik, melainkan dapat berupa separatisme nonfisik dalam segala hasrat hegemoni, dominasi, dan oligarki atas nama apa pun dan oleh siapa pun atau kelompok mana pun.

Pemerintah negara wajib hadir untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para warga dan lebih-lebih elite bangsa niscaya memupuk jiwa kenegarawanan yang meletakkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, kelompok, golongan, dan segala primordialisme yang mencederai keindonesiaan. Jiwa kenegarawanan yang luhur itu mesti dijadikan alam pikiran, sikap, dan orientasi tindakan nyata dalam berbangsa dan bernegra.

Bukan jiwa kenegarawanan sebagai slogan yang indah pada narasi kata dan retorika, melainkan miskin tindakan dan bukti nyata. Jiwa kenegarawanan yang autentik antara kata dan perbuatan, bukan dalam jargon heroik kebinekaan dan keindonesiaan yang terkunci dalam verbalisme NKRI harga mati, hanya untuk kepentingan diri sendiri.

Bagi kaum beriman, jiwa kenegarawanan dalam berbangsa dan bernegara mesti lahir dari tauhid yang menundukkan segala ananiyah diri di atas otoritas Allah Yang Maha Kuasa.

Kuasa duniawi itu nisbi dan titipan Tuhan yang mesti dirawat dengan jiwa terpercaya.
Sebaliknya, mesti dieliminasi segala wujud nafsu duniawi yang melampaui batas. Nabi mengingatkan, jika manusia diberi satu gunung emas, dia akan meminta gunung yang kedua, setelah diberi yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Hanya kematian yang memutus nafsu keserakahan itu (QS at-Takatsur: 1-2).

Mandat kekuasaan duniawi bagi orang-orang beriman bukanlah barang indrawi yang mesti dikuasai menjadi milik sendiri dengan arogansi dan lupa diri. Takhta itu amanah sangat berat yang harus dipertanggungjawabkan di mahkamah Tuhan.

Bukankah Allah mengingatkan dengan firman-Nya, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS an-Nisa: 58).

Jika hasrat kuasa diri dan kroni menjelma menjadi sangkar besi, lantas di mana ajaran luhur agama dan nilai suci Ilahi masuk ke jantung hati. (Selesai/ Judul asli: Indonesia Milik Semua – Masih Saja Ada yang Belum Akilbaligh dalam Berbangsa,Bernegara).

Related posts

Transformasi Bisnis LPDB-KUMKM Permudah Layanan kepada Para Mitra

Tety Polmasari

Serahkan Bantuan PKS, Jazuli Tinjau Rehabilitasi Korban Tsunami Banten

Akhir Tanjung

BNPB: Kerugian Banjir Nasional Capai Rp14,75 Triliun

Tety Polmasari

Leave a Comment