6.1 C
New York
29/11/2022
Ekonomi

Hadapi Persaingan Sekelas TPP, Industri Otomotif Masih Berat

JAKARTA (Pos Sore)—Niatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia ikut serta dalam kancah  kesepakatan kerjasama perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) harus disikapi secara bijak. Pasalnya, di sektor industri manufaktur seperti otomotif sendiri masih belum siap.

 “Semua kerjasama atau kebijakan pasti ada plus dan minus. Agar bisa bertahan dan bersaing, sebelum kita masuk, maka kita perlu tahu apa kelemahan kita dan segera diperbaiki.”

Mengingat daya saing produk yang masih lemah serta kriteria produk ramah lingkungan dan berkualitas tinggi yang akan bisa bertarung tentunya masih menjadi persoalan kesiapan Indonesia ikut dalam TPP.

Kendati masih memunculkan pro dan kontra, namun, menurut Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian, Syarif Hidayat, beberapa tahun ke depan, anggap saja Indonesia akan bertempur dengan negara-negara raksasa.

Syarif meminta semua pihak tidak pesimis, karena TPP selain merupakan tantangan akan tetapi juga peluang menjadikan Indonesia khususnya industri otomotif bisa lebih berkembang.

“Semua kerjasama atau kebijakan pasti ada plus dan minus. Agar bisa bertahan dan bersaing, sebelum kita masuk, maka kita perlu tahu apa kelemahan kita dan segera diperbaiki,” jelas Syarif pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forwin, di Kemenperin, Rabu (1/6).

Sekretaris Jenderal Institut Otomotif Indonesia (IOI), Januarto yang hadir pada kesempatan itu mewanti-wanti agar pemerintah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari skema kerja sama TPP yang bisa didapat Indonesia.

“Kalau di industri otomotif sendiri cukup berat mengingat daya saing produk yang masih lemah.Jepang saja butuh waktu 5 tahun untuk meminta restu parlmen untuk menandatangani ikut TPP.Sepanjang itu, mereka terus berbenah diri menyiapkan perangkat kebijakan pendukung.”

Industri otomotif Indonesia sendiri,katanya, dari sisi daya saing secara internasional sangat lemah termasuk industri pendukung seperti baja dan besi. “Justru malah nanti akan banyak impor yang masuk khusus mobil kecil dan mobil berteknologi tinggi. Karena industri komponen otomotif skala UKM (Usaha Kecil Menengah) masih lemah dan menyak menyerap tenaga kerja.”

Apalagi,katanya, pada 2020, diterapkan aturan zero emisi atau Euro Emition (tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil) pada kendaraan mereka. Kondisi saat ini saja, industri otomotif Indonesia masih ketinggalan dalam hal penggunaan emisi gas buang.

“Di luar negeri, mereka sudah menerapkan Euro 5-6 sementara di Indonesia masih menggunakan Euro 2.Dampaknya yang tadi investasi di otomotif  di dalam negeri justru mencari peluang ke negara lain.”

Jadi, kata dia, jika ingin bertarung dalam kancah kompetisi global sekelas TPP, perlu peningkatan daya saing dan penguasaan pengembangan produk termasuk peningkatan sumberdaya manusianya.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan, potensi Indonesia khususnya di sektor otomotif cukup besar.Bahkan, di ASEAN saja, daya beli masyarakat terhadap kendaraan lebih tinggi.”Sebenarnya ini menjadi peluang bagi kita, bukan ancaman. Sekarang ini tinggal bagaimana kita memperbaiki apa kesalahan atau kekurangan yang kita punya.”

Hanya saja, sebelum Indonesia bergabung dengan TPP, kata Putu, ada beberapa hal yang harus dipelajari bersama. Nantinya, bukan hanya memberikan kesempatan negara lain menjual mobilnya, tetapi harus juga melakukan investasi di Indonesia.

“Jadi nanti bukan harga mobil merek Amerika di Indonesia menjadi lebih murah, tetapi kita harus tekankan juga mereka berinvestasi. Banyak hal yang harus kita perbaiki termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), agar bisa menciptakan lapangan kerja yang besar dan membuat peluang warga luar mendominasi di Indonesia.”

Perjanjian perdagangan TPP ini telah diikuti oleh 12 negara. Sejauh ini, Indonesia bukan merupakan salah satunya. Diantaranya, yang sudah bergabung dalam TPP, Amerika Serikat (AS), Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

Maka dari itu, kata Januarto, untuk menghadapi TPP, Indonesia harus melakukan negosiasi untuk meningkatkan daya saing global, penguatan industri komponen di lecel UKM serta memasuki rantai pasok pasar global. Kebijakan strategis pemerintah dalam mengembangkan produk bernilai tambah tinggi khususnya CBU dan komponen harus segera dilakukan.(fitri)

 

 

Leave a Comment