IPW Sesalkan Polri Membiarkan Dirinya Ditarik-tarik
Seharusnya, menurut IPW, dalam proses Pilkada Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri segala. Ada pun keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. Tapi akibat adanya kasus Pj Gubernur Jabar ini, … target tolok ukur itu tidak bisa tercapai.
IPW: Langkah Bluder Mendagri, Kekalahan Buat Perwira Polisi di Pilkada 2018
JAKARTA, Pos Sore– Dilantiknya jenderal polisi aktif menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat tidak hanya langkah blunder yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tetapi juga dapat berdampak kepada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah. Penilaian itu dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta […]
Pastikan Layanan Publik, Ombudsman Sidak ke Bandara Soekarno-Hatta
JAKARTA, Pos Sore– Ombudsman mengkritik penggunaan body scanner dengan pemilihan acak calon penumpang. Malah lembaga itu meminta dibuatkan standar penggunaan body scanner. “Dasarnya apa penggunanya ke penumpang secara random?” kata anggota Ombudsman, Adrianus Meliala kepada wartawan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Ninik Rahayudi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (19/6). Petugas mengatakan tidak semua penumpang diperiksa […]
Antisipasi Keamanan, KPUD Jawa Barat Batasi Pendukung Debat Paslon Gubernur
JAKARTA, Pos Sore– Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat mengantisipasi keamanan untuk empat pasangan calon terkait pelaksanaan Debat Publik Ketiga Pilgub Jawa Barat 2018 di Ballroom Sudirman, Bandung, Jumat (22/6). “Berkaca dari debat publik kedua di Balairung Universitas Indonesia Depok beberapa waktu lalu, kami selaku penyelenggara dituntut membenahi beberapa hal yang dianggap kurang,” […]
Otoritas Danau Toba Akui Banyak Kapal Penyeberangan Tidak Sesuai SOP
JAKARTA, Pos Sore– Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba menilai, transportasi penyeberangan di Danau Toba, rata-rata dilakukan tidak sesuai dengan Strandar Operasional Prosedur atau SOP. Sehingga, tidak memiliki data penumpang atau manifes. Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan, Umum, dan Publikasi Publik Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba, John M Situngkir menyikapi insiden tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun […]
BEM UI Ajak Masyarakat Terus Kawal Supremasi Sipil
Pemerintah setidaknya dituding melanggar tiga Undang-undang yakni, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Tidak Punya Manifes, Tim SAR Kesulitan Data Jumlah Penumpang KM Sinar Bangun
JAKARTA, Pos Sore– Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kesulitan melakukan pendataan jumlah penumpang Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di Perairan Danau Toba, Senin (18/6) petang. Soalnya, kapal diduga tidak memiliki manifes penumpang. “Enggak ada manifes jumlah penumpang KM Sinar Bangun,” kata Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja kepada awak media, […]
Ratusan Anggota SAR Dilibatkan Pencarian Korban KM Sinar Bangun di Perairan Toba
JAKARTA, Pos Sore– Puluhan orang yang menjadi korban tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Samosir, Sumatera Utara, Senin (18/6) petang masih terus dicari tim Search And Rescue (SAR) gabungan terus dicari. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir, Mahler Tamba mengatakan, proses pencarian korban kapal karam itu melibat ratusan personil gabungan […]
Sigma: Lantik M Iriawan Pjs Gubernur Jawa Barat, Anak Buah Megawati Kangkangi UU
JAKARTA, Pos Sore– Pemerhati ketatanegaraan, politik dan kepemiluan, Said Salahudin berpendapat pelantikan dan penempatan perwira aktif Polri, Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat adalah pengangkangan terhadap Undang-Undang. “UU memang membuka ruang anggota Kepolisian dan TNI menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, UU NO: 5/2014 Tentang ASN tegas membatasi jabatan mana saja […]
Politisi Nasdem: M Iriawan Pjs Gubernur, Pemerintah Langgar UU
JAKARTA, Pos Sore– Sorotan dari pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) polisi, Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat mengganti posisi yang lowong akibat berakhirnya masa tugas Ahmad Heryawan juga mendapat sorotan para wakil rakyat dari partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Luthfi Andi Mutty menilai dilantiknya Komjen […]